Bawaslu Poso Terima Monitoring Ketua Bawaslu Sulteng, Perkuat Pengawasan Non Tahapan Menuju Pemilu 2029

Dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas kelembagaan, Bawaslu Kabupaten Poso menerima kunjungan supervisi dari Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, Nasrun, sebagai bagian dari upaya penguatan fungsi pengawasan pada masa non-tahapan penyelenggaraan Pemilu.

Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Poso dan dihadiri oleh pimpinan Bawaslu Kabupaten Poso beserta jajaran Sekretariat pada Rabu, 29 Juli 2026.

Monitoring ini menjadi bagian dari penguatan kelembagaan agar seluruh jajaran tetap menjalankan fungsi pengawasan secara optimal meskipun tahapan Pemilu belum dimulai. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya menjaga kesiapan dalam menghadapi penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029.

Dalam arahannya, Nasrun menekankan pentingnya pengawasan yang tetap berjalan secara optimal melalui Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), pemutakhiran data partai politik, Sosialisasi Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), serta konsolidasi demokrasi dalam berbagai kegiatan formal maupun nonformal.

"Pengawasan pada masa non-tahapan memiliki peran yang sama pentingnya. Seluruh jajaran harus tetap aktif melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan sebagai bentuk kesiapan menghadapi Pemilu 2029," tegas Nasrun.

Ia juga mengingatkan agar jajaran Bawaslu Kabupaten Poso terus meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, memperkuat pengawasan berbasis pencegahan, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawal proses demokrasi.

Sementara itu, Bawaslu Kabupaten Poso menyambut baik pelaksanaan monitoring tersebut sebagai bentuk pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan. Melalui kegiatan ini, seluruh jajaran diharapkan semakin siap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, akuntabel, dan berintegritas demi mewujudkan penyelenggaraan Pemilu 2029 yang demokratis, berkualitas, dan berkeadilan.

Melalui monitoring tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pengawasan non-tahapan sebagai bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang transparan, partisipatif, dan berintegritas.