Ifran Tadene Tekankan Panwaslu Kecamatan Paham Prosedur Penanganan Dugaan Pelanggaran

Poso. Anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Ifran Tadene menegaskan pentingnya bagi seluruh jajaran Panwaslu Kecamatan untuk memiliki pemahaman yang mendalam terkait prosedur penanganan dugaan pelanggaran pada pemilihan 2024.

“teman-teman harus memahami setiap tahap dalam penanganan dugaan pelanggaran baik laporan maupun temuan, Jika tidak dipahami dengan baik ada risiko kesalahan yang dapat mencederai kredibilitas proses pemilihan”

Hal tersebut ungkapkan pada Rapat Koordinasi penanganan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2024, sebagai bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pengawasan pemilihan di lapangan. Jumat, (7/8/2024).

Ia juga menekankan bahwa Panwaslu harus bisa membedakan jenis pelanggaran yang terjadi, apakah itu pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, atau pelanggaran kode etik.

“Saya tekankan agar Panwaslu Kecamatan bisa menguasai peraturan yang ada. Jangan sampai ada laporan atau temuan pelanggaran yang tidak diproses karena kurangnya pemahaman. Kita harus bertindak cepat dan tepat,” ujarnya.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa juga menjelaskan pentingnya pemenuhan syarat formil dan syarat materil dalam setiap laporan dugaan pelanggaran.

"Jika syarat formil atau materil tidak terpenuhi, maka laporan tersebut tidak bisa diproses lebih lanjut. Oleh karena itu, kecermatan Panwaslu dalam menilai setiap laporan sangat penting. Ini untuk menjaga agar setiap laporan yang kita tangani memiliki dasar hukum yang kuat,” tambah Ifran.

Kegiatan ini diakhiri dengan simulasi penanganan pelanggaran, memberikan kesempatan bagi peserta untuk mempraktikkan langkah-langkah penanganan laporan secara langsung. Ifran berharap pengawasan pemilihan 2024 akan lebih baik dan pelanggaran ditangani dengan efektif untuk memastikan pemilihan yang bersih dan berkualitas.