RDK Bawaslu–KPU Poso Perkuat Validasi Data Pemilih

Poso. Bawaslu Kabupaten Poso menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) bersama KPU Kabupaten Poso dalam rangka persiapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025. Kamis, (4/12/2025).

Rapat yang berlangsung di Kantor Bawaslu Poso ini dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Poso Helmi Mongi menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam proses pemutakhiran data pemilih yang perlu dibahas dan diselesaikan secara bersama. Ia menekankan bahwa penyamaan persepsi antara Bawaslu dan KPU menjadi kunci sebelum masuk pada tahap penetapan PDPB Triwulan IV.

“Kami berharap KPU dan Bawaslu dapat duduk bersama membahas setiap persoalan yang muncul serta menentukan langkah-langkah penyelesaian ke depan. Ini penting agar rekapitulasi PDPB Triwulan IV dapat berlangsung lebih akurat dan sesuai ketentuan,” ujar Helmi.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Whisnu Pratala, turut memaparkan bahwa Bawaslu telah menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) sebagai bahan pembahasan teknis. DIM tersebut disusun berdasarkan hasil pengawasan coklit terbatas dan uji petik.

“DIM yang kami susun ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap catatan permasalahan dapat ditindaklanjuti bersama,” tegas Whisnu.

Sementara itu, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Ifran Tadene menambahkan dalam Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan diperlukan koordinasi intens dengan Dinas Dukcapil guna meminimalisir permasalahan terkait data administrasi kependudukan. Menurutnya, kolaborasi lintas lembaga menjadi langkah penting untuk menghadirkan data pemilih yang semakin valid dan akuntabel.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Poso berharap sinergi antara lembaga penyelenggara pemilu dapat semakin solid demi terselenggaranya proses pemutakhiran data pemilih yang transparan, akurat, dan berintegritas.