Dari Dasar Demokrasi hingga Pengawasan, Bawaslu Poso Bekali Siswa SMA dan MA Muhammadiyah Poso

Poso. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso melanjutkan rangkaian Sosialisasi Pengawasan Partisipatif bagi Pemilih Pemula dengan menyasar siswa SMAS Muhammadiyah Poso dan MA Muhammadiyah Poso, Rabu (21/10/2026). Kegiatan yang berlangsung di ruang kelas MA Muhammadiyah Poso ini menghadirkan dua Anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Whisnu Pratala dan Ifran H.W. Tadene, sebagai narasumber. Sosialisasi bertujuan membangun pemahaman dasar siswa tentang pemilu dan demokrasi, sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan.

Sebelum masuk ke materi inti, narasumber terlebih dahulu mengajak peserta memahami konsep dasar demokrasi dan pemilu. Whisnu Pratala menjelaskan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dalam demokrasi, kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan tersebut, karena melalui pemilu rakyat memilih wakil dan pemimpinnya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Ia juga menyampaikan bahwa warga negara Indonesia yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah memiliki hak untuk memilih. Dengan demikian, sebagian besar siswa SMA dan MA akan menjadi pemilih pemula pada pemilu dan pemilihan mendatang.
"Sebelum bicara soal pengawasan, adik-adik perlu paham dulu mengapa pemilu itu penting. Pemilu bukan sekadar mencoblos lalu pulang. Pemilu adalah cara rakyat menentukan arah daerah dan bangsanya lima tahun ke depan. Kalau prosesnya dicurangi, yang dirugikan adalah kita semua," ujar Whisnu.
 

Materi berikutnya disampaikan oleh Ifran H.W. Tadene tentang penanganan pelanggaran. Ifran menjelaskan bahwa masyarakat, termasuk pemilih pemula, dapat menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Bawaslu. Laporan perlu memenuhi syarat formil berupa identitas pelapor dan terlapor serta waktu pelaporan. Laporan juga perlu memenuhi syarat materiil berupa uraian peristiwa, waktu dan tempat kejadian, saksi, serta bukti. 
"Kami tidak ingin adik-adik hanya menjadi penonton ketika melihat kecurangan. Bawaslu membuka pintu seluas-luasnya bagi siapa pun yang ingin melapor, dan kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Keberanian satu orang untuk melapor bisa menyelamatkan suara ribuan pemilih," ujar Ifran.
Bawaslu Kabupaten Poso berharap sosialisasi ini menumbuhkan generasi pemilih pemula yang memahami nilai-nilai demokrasi, kritis terhadap informasi, serta berani menolak dan melaporkan pelanggaran. Dengan keterlibatan aktif generasi muda, Bawaslu optimistis pemilu dan pemilihan di Kabupaten Poso dapat berjalan semakin jujur, adil, dan berintegritas.