Bawaslu dan KPU Poso Perkuat Koordinasi dengan Dukcapil dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan 2026

Poso. Dalam rangka memastikan keakuratan dan kemutakhiran data pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Poso melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Poso terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama antar lembaga untuk menjaga kualitas data pemilih sebagai fondasi utama dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

Koordinasi tersebut dilaksanakan pasca penetapan hasil pleno PDPB Triwulan I Tahun 2026 oleh KPU Kabupaten Poso. Dalam pertemuan ini, dibahas berbagai hal teknis terkait proses sinkronisasi data antara KPU dan Dukcapil, khususnya dalam mencocokkan data kependudukan terbaru dengan data pemilih yang dimiliki oleh KPU.

Bawaslu Kabupaten Poso hadir dalam kegiatan tersebut dengan dipimpin langsung oleh Ketua Helmi Mongi, didampingi Anggota Whisu Pratala serta jajaran staf. Sementara itu, KPU Kabupaten Poso diwakili oleh Anggota Dewi Yul Nawawi bersama staf. Kehadiran kedua lembaga ini menunjukkan komitmen bersama dalam mengawal proses pemutakhiran data pemilih agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pertemuan tersebut, turut dibahas pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dalam mendukung proses sinkronisasi dan validasi data. Dukcapil sebagai instansi yang memiliki kewenangan terhadap data kependudukan diharapkan dapat terus bersinergi dengan KPU dan Bawaslu dalam menyediakan data yang akurat dan terkini.

Proses validasi data menjadi salah satu fokus utama dalam pembahasan, guna memastikan bahwa data pemilih yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Langkah ini diharapkan mampu meminimalisir potensi data ganda maupun data yang tidak memenuhi syarat, sehingga kualitas daftar pemilih semakin baik.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara Bawaslu, KPU, dan Dukcapil dalam mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan komprehensif. Dengan demikian, pelaksanaan pemilu ke depan di Kabupaten Poso dapat berjalan lebih baik serta mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi yang berlangsung.