BAWASLU POSO AJAK TOLAK POLITIK UANG, POLITISASI SARA, BERITA BOHONG WUJUDKAN PILKADA BERINTEGRITAS
|
Poso, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Poso mengajak Unsur Penyelenggara, Pemerintah daerah, TNI, Polri, perguruan Tinggi, , Tokoh Agama, Partai Politik, serta OKP, Ormas, baguyuban dan LSM untuk menolak Politik Uang, Politisasi Suku, Agama dan Antar Golongan serta berita bohong (Hoax) sebagai upaya mendorong mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) yang berintegritas. Sabtu (8/2/2020) bertempat di tribun lapangan sintuwu maroso poso.
Ketua Bawaslu Kabupaten Poso, Abdul Malik Saleh dalam sambutannya mengatakan kesuksesan pelaksanaan pemilihan kepala daerah tidak terlepas dari peran serta masyarakat secara luas. terhadap praktek politik uang, politisasi sara dan penyebaran berita bohong yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2020 mendatang dan harus dilawan karena merupakan kejahatan dalam demokrasi.
œtujuan deklarasi dan launching kampong anti politik uang ini adalah mencegah secara dini terhadap potensi politik uang, berita bohong dan politisasi sara dengan terbentuknya kampung tersebut kami berharap pencegahan serta pengawasan sampai di tingkat desa dan kelurahan untuk menjadikan pemilihan kepala daerah (PILKADA) di Kabupaten Poso yang Berintegritas. Ibarat panggung orkestra, pemilihan kepala daerah memiliki lima komponis utama yaitu, penyelenggara Pemilihan, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI, Peserta Pemilihan, Pemantau/Pemilih, jika kelima kompinis utama itu memainkan simponi yang harmonis, pemilihan kepala daerah bukan hanya akan menjadi pagelaran yang menggembirakan tapi juga akan mejadi pagelaran yang berkualitas. . Ucap Abdul Malik Saleh.
dalam kegiatan tersebut Ketua-ketua partai politik yang hadir memberikan orasi singkat yang dimana mendukung kegiatan pencegahan, pengawasan dan penindakan oleh Bawaslu Kabupaten Poso dalam Pemilihan Kepala Daerah 2020.
Anggota Bawaslu Republik Indonesia Ratna Dewi Pettalolo secara resmi melaunching kabupaten poso sebagai kabupaten pertama yang melaksanakan launching kampung anti politik uang, berita bohong, serta politisasi sara di Provinsi Sulawesi tengah. Launching tersebut dilakukan dengan pemukulan gong dan pemberian plakat kepada perwakilan desa dan kelurahan di dampingi pemerintah Kecamatan serta Tokoh" di Desa dan Kelurahan
Lebih lanjut, Koordinator Divisi Penindakan dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI mengatakan dalam sambutannya mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini, dimana Bawaslu selalu mengedepankan komitmen moral. Ia pun menjelaskan bahwa pada tahun 2019 yang menjadi keprihatinan kita bersama adalah penyebaran berita bohong atau hoaks sehingga ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk kita semua, Maka dari itu deklarasi ini bisa menjadi salah satu bentuk komitmen bersama dengan masyarakat untuk mau ikut dalam pengawasan partisipatif khususnya dengan Partai Politik yg ada di Kabupaten Poso.
Politik uang merupakan kejahatan demokrasi yang menjadi musuh kita bersama sebab menjadi mata rantai untuk menciptakan korupsi tegas Ratna Dewi Pettalolo.
Di akhir kegiatan dilaksanakan dengan pelepasan balon gas tanda bahwa unsur baik Penyelenggara, Pemerintah Daerah, Polri, TNI, Akademisi, Tokoh Agama, Ketua Partai Politik, serta OKP, Ormas dan LSM bersepakat menolak Politik Uang, Politisasi Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan agar pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Poso Berintegiratas.
