Belajar dari Pilkada 2024, Polarisasi Politik Poso Perlu Diwaspadai

Poso. Ujaran kebencian, penyebaran berita bohong (hoaks), serta isu SARA di media sosial masih kerap muncul menjelang pelaksanaan Pilkada dan Pemilu . Kondisi ini menunjukkan bahwa polarisasi politik pasca konflik di Kabupaten Poso masih berpotensi menguat setiap memasuki momentum pemilihan umum.

Hal tersebut disampaikan anggota Bawaslu Kabupaten Poso Whisnu Pratala dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) "Ketangguhan Masyarakat Pasca Konflik Terhadap Polarisasi Politik" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian (PSKP) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil (LPMS) Kabupaten Poso. Bertempat di Sekretariat LPMS Kabupaten Poso. Senin, (26/1/2026).

Menurut Whisnu, pengalaman pada Pilkada 2024 menjadi cerminan bahwa media sosial masih sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyebarkan narasi provokatif, termasuk ujaran kebencian dan informasi tidak benar yang bernuansa SARA.

“Polarisasi politik di Poso memang cenderung menguat menjelang pemilu. Pada Pilkada 2024 lalu, kami masih menemukan konten-konten di media sosial yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, dan isu SARA yang berpotensi memecah belah masyarakat,” ungkap Whisnu.

Lebih lanjut, Whisnu menekankan pentingnya penguatan pengawasan partisipatif serta kolaborasi lintas sektor antara penyelenggara pemilu, aparat keamanan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam mencegah polarisasi politik.

“Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan oleh Bawaslu. Perlu keterlibatan semua pihak agar ruang digital tetap sehat dan demokrasi berjalan dengan damai,” tambahnya.

Melalui forum diskusi ini, diharapkan terbangun kesadaran bersama untuk menjaga kondusivitas daerah serta memperkuat ketangguhan masyarakat Poso dalam menghadapi dinamika politik, khususnya menjelang agenda pemilihan umum kedepan.