Diskusi Konsolidasi Demokrasi: Bahas Netralitas ASN Bersama Kopri PMII Cabang Poso dan GMNI Cabang Poso

Poso. Bawaslu Kabupaten Poso menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama Korps Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Putri Cabang Poso dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) cabang Poso dengan mengangkat isu netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat konsolidasi demokrasi serta meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya netralitas ASN dalam menjaga kualitas demokrasi. Diskusi menghadirkan ruang dialog antara Bawaslu dan mahasiswa terkait tantangan pengawasan serta peran generasi muda dalam pengawasan partisipatif.

Anggota Bawaslu Kabupaten Poso, Ifran Tadene, menegaskan bahwa netralitas ASN merupakan prinsip penting dalam menjamin demokrasi yang adil dan berintegritas.

“Netralitas ASN adalah fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi. ASN harus profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis agar proses demokrasi berjalan jujur dan adil,” ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Poso bersama PMII Putri Cabang Poso dan GMNI juga melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kerja sama di bidang pendidikan demokrasi, pengawasan partisipatif, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengawasan pemilu dan pemilihan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Poso berharap terbangun sinergi yang berkelanjutan dengan organisasi kemahasiswaan dalam mewujudkan demokrasi yang partisipatif, transparan, dan berintegritas di Kabupaten Poso.